di gambar jilbab paling kiri nama Semah Wafiah wakil Bidang Perizinan dan Pendanaan DPD APMIKIMMDO DIY, sebelahnya Haswita Harun wakil Bidang Retail dan Perdagangan DPD APMIKIMMDO DIY, dan ujung kanan jaket hitam Rahmat Parulian wakil Bidang Hukum dan Advokasi DPD APMIKIMMDO DIY, bersama Ketua Umum DPP APMIKIMMDO tengah baju putih Laurensius Manurung.  Topik mengusung tema peran Kementerian Perekonomian Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kementerian Perekonomian dimana mereka pemerintah akan mendukung UMKM yang tergabung dalam APMIKIMMDO di seantero Nusantara Indonesia sehingga pemerintah mengharapkan fungsi konrekt dari APMIKIMMDO dalam kontribusinya  terhadap UMKM seperti kurasi produk UMKM dari segi kualitas sehingga dapat meraih pasar Go Internasional.  APMIKIMMDO DPD DIY sudah mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sehingga terjaring pada tahap pertama 300 UMKM, tahap kedua 300 UMKM dan ketiga 400 UMKM sehingga 1000 UMKM target pada 2023 menuju naik kelas Go Internasional.  Antara lain UMKM yang sudah diakurasi yaitu Fajirro Leather, D’Celup Srikandi, Susme, Mallika Salsa Snack, Unoi Mandiri Minuman Herbal, Ketozen, Satria Food, Chooby, Cokisku, Shanien Leather, Kresina, Intan Rahmadhani Snack, Dama Putra Sejahtera, Tiga FA, Dayona, Pawon Teges, Ashai, Tumbuh Selaras Alam, Jelitaque, Rizhatho, Kirey Natural Taruno Abadi, Banana Crispy Topping Premium, Kafayari, Pawirochoc, Luthfi Craft, Fastick, Pawone Akio, Milia Craft, Kafaf Wedang Herbal, Mandiri Hendik Craft, Fatimah Az Zahra Jaya, Domyak.Id, Lennok Food, Degan Sava dan Caca, Java Mushroom, Gama Coffee Roastery, L’graz Natural Care, Si Chantiq, Fd Group, Tukik, Mbok Daya, Rizano Grup, Griya Teraso, BPedia, Batik Ciprat Girikasih, Timoer 25 dan Kebab Minion.  Untuk informasi selengkapnya silahkan klik https://s.id/APMIKIMMDO_Yogya_DIY

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

Kemenko PMK mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Layanan Informasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik di Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

• Lantai 4 Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710

• Email : humas@ekon.go.id / ppid@ekon.go.id 

1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Telepon: (021) 34832592

Faksimile: (021) 34832589